Kotamobagu—Persoalan minimnya dana penyelenggaraan Pilwako Kota Kotamobagu (KK) yang menjadi salah satu alasan tidak tepat waktunya pelaksanaan pemilihan Walikota devinitif di daerah otonom baru itu, kian tertanggulangi.
Menyusul dianggarkannya Rp 500 juta dari Pemprov Sulut untuk menalangi dana Pilwako KK. Sebelumnya, pihak Pemprov Sulut juga telah menyediakan dana sebesar Rp 500 juta untuk KK. Jadi total pundi dana Pilwako KK saat ini sebanyak Rp 1 miliar.
Bantuan dana pilwako KK tahap dua tersebut, diungkapkan
Sekprov Sulut, Drs Robby Mamuaya, belum lama di rudis Bupati Bolmong, Ilongkow. Bahkan, menurut Mamuaya, tak hanya KK yang beroleh bantuan tahap dua, melainkan tiga daerah pemekaran lainnya yakni Sitaro, Mitra dan Bolmut juga ikut dianggarkan.
Total dana bantuan tahap dua Pemprov Sulut untuk empat daerah pemekaran itu sebesar Rp 2 milyar. ‘’Dananya sudah tersedia, Pemprov tinggal menunggu permintaan dari pihak Pemkab/Pemkot pemekaran. Kalau diminta kita berikan,’’tukas Mamuaya. Terungkap pula, KK belum mengajukan permintaan bantuan tahap dua untuk penyelenggaraan Pilwako ke Pemprov Sulut.(jd/sk)